DI dunia politik, kepercayaan publik adalah segalanya. Namun, kepercayaan ini bisa hancur dalam sekejap ketika seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terjerat dalam skandal, khususnya terkait asusila. Inilah yang kini terjadi pada Haryanto, mantan Bupati Pati yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR dari RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut diduga menjadi aktor dalam video syur yang beredar di media sosial. Publik mendesaknya untuk segera ditindak oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI setelah muncul dugaan bahwa ia terlibat dalam video syur.
Video yang diduga melibatkan Haryanto itu diunggah oleh akun Instagram @azazeldiablos pada 11 November 2024. Dalam tayangan tersebut, seorang pria berkumis terlihat berbaring di ranjang, merekam dirinya sendiri dalam pose yang sangat tidak pantas. Meskipun video itu telah disensor, wajah pria tersebut tampak mirip dengan Haryanto, memicu spekulasi di kalangan publik. Tindakan yang terlihat dalam video tersebut, yakni onani, jelas melanggar norma kesusilaan dan mencerminkan perilaku yang tidak pantas bagi seorang wakil rakyat.
Caption yang menyertai video itu tak kalah mengejutkan. Akun anonim tersebut menyebut Haryanto sebagai “perwakilan eksibisionis” di Senayan dan meminta MKD untuk tidak menutup mata terhadap masalah ini. Istilah “eksibisionis” merujuk pada kelainan seksual di mana seseorang merasa terangsang dengan memamerkan alat kelamin kepada orang lain. Tuduhan semacam ini sangat serius dan bisa merusak reputasi Haryanto serta institusi DPR secara keseluruhan.
Lebih jauh, pemilik akun tersebut menegaskan bahwa Haryanto harus segera diperiksa karena telah melakukan tindakan asusila. Reaksi di media sosial pun mencerminkan betapa publik merasa ngeri dan kecewa jika tuduhan ini terbukti. Ungkapan seperti “Anggota dewan yang terhormat seperti itu” dan “Makanya Pati nggak maju-maju, mantan bupati saja kelakuannya begini” menggambarkan kepedihan dan kemarahan masyarakat.
Sebagai anggota DPR, Haryanto memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan di mata publik. Namun, jika dugaan ini terbukti, bukan hanya karier politiknya yang terancam, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Banyak warganet menyerukan agar MKD segera melakukan investigasi atas kasus ini, karena tindakan asusila tidak boleh dibiarkan begitu saja. “Hukum harus ditegakkan,” tegas salah satu warganet.
Kontroversi ini mencerminkan lebih dari sekadar masalah individu; ia menyentuh isu integritas dan moralitas para wakil rakyat. Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Jika MKD tidak mengambil langkah tegas, akan muncul pertanyaan besar tentang seberapa serius lembaga tersebut dalam menjaga etika dan moralitas anggotanya.
Dengan segala tuduhan yang beredar, Haryanto kini berada di persimpangan yang menentukan. Apakah ia akan mampu membersihkan namanya, ataukah skandal ini akan menjadi akhir dari karier politiknya? Di tengah sorotan tajam publik, keputusan MKD akan sangat dinanti. Apa pun hasilnya, kasus ini pastinya akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya integritas dalam dunia politik. Kepercayaan publik, setelah semua, adalah aset yang tak ternilai.(*)
